www.wartafakta.id – Dalam beberapa tahun terakhir, pemilu di Indonesia telah menjadi semakin kompleks dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu isu utama yang mencuat adalah ketimpangan alokasi kursi di DPR yang dianggap melanggar prinsip keadilan representatif. Hal ini memunculkan perdebatan hangat tentang bagaimana sistem pemilu seharusnya disusun agar lebih adil dan inklusif.
Menurut Pipit Rochijat Kartawidjaja, seorang pakar sistem pemilu dunia, banyak negara maju memiliki metode yang lebih adil dalam menentukan alokasi kursi berdasarkan proporsi penduduk dan suara sah. Dengan melihat contoh tersebut, Indonesia diharapkan bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan dalam sistem pemilu yang berlaku saat ini.
Mengapa Ketimpangan Alokasi Kursi di DPR Menjadi Masalah yang Perlu Diselesaikan?
Ketimpangan alokasi kursi di DPR sangat berpengaruh terhadap representasi masyarakat di lembaga legislatif. Misalnya, DKI Jakarta II dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi hanya mendapatkan jumlah kursi yang lebih sedikit dibandingkan daerah lain yang partisipasinya lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi suara yang seharusnya menggambarkan suara masyarakat secara akurat.
Data statistik menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini dapat membuat suara dari kalangan masyarakat kurang terwakili. Dalam konteks demokrasi, hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memperburuk kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Strategi dan Pendekatan untuk Menciptakan Sistem Pemilu yang Lebih Adil
Pipit menjelaskan bahwa ada beberapa model sistem pencalonan yang bisa dipertimbangkan, seperti sistem campuran yang mengkombinasikan pilihan distrik dan proporsional. Model ini dianggap mampu menyamakan “harga kursi” antardapil dan lebih terbuka bagi partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan keterwakilan perempuan dan minoritas juga dapat ditingkatkan.
Tentunya, setiap perubahan sistem perlu direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Terlebih lagi, pemangku kebijakan harus terbuka terhadap semua opsi dan siap untuk melakukan diskusi publik agar mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Reformasi sistem pemilu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
