www.wartafakta.id – Jika kita menelaah dinamika politik dan sosial di Indonesia, terdapat banyak momen penting yang memerlukan perhatian. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang baru-baru ini digelar di depan gedung DPR, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan perilaku anggota dewan.
Mengacu pada aksi yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025, serta hari ini, banyak pihak merasa bahwa suara rakyat tidak didengarkan. Dalam konteks ini, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyatakan bahwa sikap DPR terlihat tidak bijaksana dan mengabaikan aspirasi masyarakat yang sudah lama terkumpul dan tak terakomodasi.
Tuntutan Rakyat dan Sikap DPR yang Terlampau Dingin
Menurut pendapat banyak pengamat, aksi demonstrasi yang berlangsung selama empat hari itu berfokus pada isu tunjangan dewan. Permasalahan ini dianggap semakin mendesak mengingat banyaknya kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat.
Banyak demonstran menginginkan agar tunjangan yang dirasa tidak realistis tersebut dicabut. Tuntutan ini Membawa harapan bahwa DPR akan mendengarkan dan memperhatikan derita rakyatnya, alih-alih bersembunyi di balik keputusan rapat yang ditiadakan.
Aksi massa juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dari anggota DPR. Tanpa ada interaksi langsung dengan rakyat, bagaimana mungkin mereka dapat memahami permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat?
Respon Negatif dari Anggota DPR dan Akibatnya
Lucius Karus, seorang peneliti, menyebutkan bahwa respon dari DPR kepada aksi demonstrasi tersebut cukup memprihatinkan. Salah seorang anggota DPR, Sahroni, menyatakan dukungan terhadap penangkapan pendemo yang dianggap anarkis, dan ini hanya menambah ketidakpuasan masyarakat.
Pernyataan ini jelas menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap aspirasi rakyat. Dalam situasi seperti ini, rakyat mengharapkan adanya kehadiran anggota dewan untuk mendengarkan keluhan, bukan memperburuk situasi dengan pernyataan yang kontroversial.
Kemarahan di kalangan massa menunjukkan bahwa mereka merasa diabaikan oleh wakil mereka sendiri. Oleh karena itu, pemimpin harus mempertimbangkan bagaimana langkah-langkah yang lebih konstruktif bisa dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara rakyat dan lembaga legislatif.
Pentingnya Dialog antara DPR dan Masyarakat
Keberadaan dialog yang sehat antara DPR dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Aksi demonstrasi sejatinya bisa menjadi ajang komunikasi yang efektif jika diawali dengan niat untuk mendengarkan.
Sayangnya, sikap DPR yang memilih menghindar dari pertemuan langsung menandakan adanya ketakutan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Keterbukaan, dalam hal ini, menjadi sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Jika DPR tidak segera menanggapi atau merespon dengan baik, ini berpotensi menyebabkan gelombang demonstrasi lebih besar dan masalah sosial yang lebih kompleks di masa depan. Ini menjadi tantangan besar bagi DPR untuk mengubah pandangan dan mendapatkan dukungan dari rakyatnya.
