www.wartafakta.id –
Jakarta – Polda Jawa Timur terus menjalankan langkah tegas dalam memberantas premanisme yang menjadi isu serius di masyarakat. Kombes Jimmy Agustinus Anes, Kepala Operasional Polda Jatim, memberikan laporan terkini bahwa selama sepuluh hari terakhir, pihaknya telah menangani hingga 1.200 kasus premanisme.
“Kami berhasil menangani sebanyak 1.200 kasus, di mana 276 di antaranya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sementara sisanya berupa tindak pidana ringan yang kami terus lakukan pembinaan,” jelas Jimmy pada Senin, 12 Mei 2025. Polda Jatim berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan serius, memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Operasi Pekat II Semeru 2025, merupakan bagian dari usaha ini, yang akan berakhir pada 14 Mei 2025. Namun, operasi ini tidak akan berhenti di sini. Rencana Polda untuk melanjutkan kegiatan ini dalam bentuk operasi rutin menunjukkan betapa pentingnya stabilitas di wilayah tersebut.
“Kami akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang rawan, seperti pelabuhan, kawasan industri, dan pusat-pusat ekonomi di Provinsi Jatim pada 11-12 Mei 2025,” ujar Jimmy. Langkah ini bertujuan untuk memahami lebih dalam kondisi di lapangan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tepat sasaran.
Dalam konteks ini, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, memberikan penekanan kepada pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberantas premanisme. Ia mencatat bahwa kehadiran premanisme dapat mengganggu investasi dan ketertiban umum, serta berpengaruh pada kesejahteraan bersama.
“Pembangunan investasi yang baik di dalam dan luar negeri sangat dipengaruhi oleh situasi keamanan. Kita harus berkomitmen untuk tidak membiarkan organisasi masyarakat (ormas) tertentu memanfaatkan premanisme,” tegas Eko. Ini menunjukkan bahwa persoalan premanisme tidak hanya dampak sosial, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah dan nasional.
Beliau juga merujuk pada arahan Menko Polkam yang menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap oknum-oknum ormas yang terlibat dalam perilaku premanisme. “Kita tidak boleh ragu untuk bertindak tegas, namun di sisi lain pembinaan juga perlu dilakukan agar ormas-ormas tersebut tidak terjerumus lebih jauh,” tambah Eko dengan penuh tanggung jawab.
Melihat skenario ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk mendukung usaha-usaha aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kerjasama menjadi kata kunci dalam menanggulangi masalah ini, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen bersama, diharapkan premanisme dapat diminimalisir dan potensi investasi bisa berkembang lebih baik di Jawa Timur.
