www.wartafakta.id – Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) bersama perwakilan pedagang kecil baru-baru ini menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua Pansus Ranperda KTR DPRD Jakarta. Mereka berharap agar peraturan yang diusulkan tidak memberatkan pedagang kecil yang tergantung pada industri pertembakauan.
Ketua Umum AMTI, I Ketut Budhyman, menegaskan bahwa meskipun mereka mendukung regulasi mengenai perilaku merokok, penegakan pelarangan total sangat tidak disarankan. Mereka khawatir bahwa kebijakan yang terlalu ketat akan merugikan para pelaku usaha kecil dan industri terkait.
“Kami tidak setuju dengan usulan Pemprov DKI Jakarta mengenai pelarangan total, karena ini bisa berakibat buruk bagi ekonomi masyarakat,” tambahnya. Di Jakarta, banyak pedagang kecil yang mengandalkan pendapatan dari penjualan produk tembakau, dan pelarangan tersebut bisa menghancurkan mata pencaharian mereka.
Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Ranperda KTR
Budhyman memaparkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam Ranperda KTR yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Implikasi ini akan terasa di berbagai tingkatan, mulai dari pedagang tradisional hingga industri kreatif yang bergantung pada produk tembakau.
Mengurangi ruang gerak para pedagang kecil akan berdampak signifikan terhadap lapangan kerja. Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini, dan adanya larangan yang bersifat total dapat menyebabkan pengurangan serapan tenaga kerja.
Tidak hanya itu, industri rokok ilegal juga disebut sebagai ancaman serius. Ketika regulasi semakin ketat, ada kemungkinan besar bahwa peredaran rokok ilegal akan meningkat, menambah kerugian bagi negara dan masyarakat.
Pentingnya Pendekatan Inklusif dalam Kebijakan Tembakau
Menurut Budhyman, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Dialektika yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat perlu dilaksanakan agar solusi yang dihasilkan dapat menguntungkan semua pihak.
Pendekatan yang inklusif seperti ini akan membantu membangun kesepahaman dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melibatkan pedagang kecil, regulasi yang dihasilkan menjadi lebih humanis dan mempertimbangkan kepentingan ekonomi lokal.
Selain itu, regulasi juga harus berbasis bukti dan menyadari dampak ekonomi sosial. Kebijakan yang dibangun tanpa data dan partisipasi masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar di kemudian hari.
Melindungi Pelaku Usaha Kecil dan Masyarakat
AMTI berupaya melindungi pelaku usaha kecil dan masyarakat dari dampak negatif pelarangan rokok. Menyadari bahwa banyak pedagang kecil bergantung pada penjualan produk tembakau, penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak merugikan mereka.
Di sisi lain, para pedagang juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada. Pemahaman tentang batasan dan tanggung jawab dapat menjembatani hubungan antara ketertiban umum dan kepentingan ekonomi.
Kebijakan yang seimbang akan menghasilkan situasi di mana kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas, namun tetap memberikan ruang bagi pelaku bisnis untuk bertahan dan berkembang. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan.
